1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
FacebookTwitter

Menyoroti Peran Masyarakat Adat dan Media dalam Peringatan PRB 2015

Kali ini, Peringatan Hari Pengurangan Risiko Bencana (PRB) mengambil tema spesial, yaitu “PRB untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.” Acara yang dibuka oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, diselenggarakan di Solo dan turut pula dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, mewakili Presiden Joko Widodo yang berhalangan hadir untuk meresmikan pembukaan pada Jumat, 16 Oktober 2015 di The Sunan Hotel.

Menaiki panggung acara sambil berlari-lari kecil, Ganjar dalam pidatonya menyoroti pentingnya perspektif PRB untuk bisa diintegrasikan ke dalam pembangunan. Tanpa hal itu, biaya pembangunan yang telah dilakukan bisa jadi sia-sia atau bahkan relatif lebih mahal ketika mengindahkan upaya PRB dalam prosesnya. “Pembangunan harus dilandaskan pada aspek kebencanaan agar anggaran bisa dimanfaatkan dengan baik untuk pembangunan bagi masyarakat,” ungkapnya. Jawa Tengah sebagai salah satu area yang dikenal dengan predikat laboratorium bencana di Indonesia memang sering mendapat perhatian karena memiliki potensi bencana yang tidak sedikit, mulai dari bencana alam, seperti kekeringan, tanah longsor, dan gunung api, hingga bencana kemanusiaan dan konflik sosial.

Berbicara tentang pembangunan yang berkelanjutan sebagai suatu jargon global memang masih penuh perdebatan. Tetapi menjadi menarik ketika Ganjar menyinggung tentang desa maupun komunitas sebagai suatu titik tolak. Sang Gubernur mencontohkan cerita sukses tentang keberhasilan memfasilitasi dan merelokasi masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Lawu sebelum terjadinya bencana. Pendekatan kultural menjadi salah satu kunci keberhasilan yang disebutnya.

Sementara itu, Tjahyo dalam pidatonya lebih banyak merespon soal bencana asap yang tengah terjadi di Sumatera dan Kalimantan. Ia mengatakan bahwa bencana tersebut tak lagi terbatas pada level nasional, melainkan telah menjadi persoalan global yang dibicarakan oleh para pemangku kepentingan di tingkat internasional. “Tindak tegas perusahaan nasional dan asing yang terbukti membakar hutan!” seru Tjahyo. Melalui pidatonya, ia menyatakan penyebab bencana asap sebagai akibat dari pembakaran hutan perkebunan yang disengaja.

Ada banyak pihak dan dibutuhkan keterlibatan seluruh pihak ketika kita bicara tentang bencana apa pun, di mana pun, dan kapan pun. Peringatan Hari PRB yang dilangsungkan setiap tahunnya merupakan momentum bagi siapa saja untuk berkumpul dan saling berdiskusi atau berbagi pandangan dan solusi terhadap masalah ini. Termasuk di antaranya, adalah kelompok masyarakat adat dan media massa/jurnalis yang tidak bisa dilupakan dan menjadi kelompok yang amat strategis untuk urusan bencana.

Ketika Masyarakat Adat dan Media/Jurnalis Bicara tentang Bencana

Perkumpulan Skala bersama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo, berinisiatif untuk mengumpulkan perwakilan kelompok masyarakat adat dan media untuk hadir pada sebuah diskusi publik khusus bertema “Sinergi Bersama bagi Penanggulangan Bencana di Indonesia” selama setengah hari pada 17 Oktober 2015 di The Sunan Hotel, Solo. Turut hadir sebagai pembicara adalah Anas Radin Syarif (AMAN) dan Rohani Inta Dewi (PEREMPUAN AMAN) pada sesi kelompok masyarakat adat dan Trinirmalaningrum (Perkumpulan Skala/Planas PRB) bersama Raditya Nugi (DisasterChannel.co) dan Syiaful Arifin (AJI Solo) pada sesi kelompok media.

Pada sesi masyarakat adat, Anas dan Hani memberikan perspektif yang berbeda tentang penagasan pada kerentanan yang berlipat (multiple vulnerability) masyarakat adat dalam bencana. Dari peta yang disajikan oleh Anas terkait dengan titik kebakaran hutan dan bencana asap, lokasi yang sama menunjukkan lokasi di mana masyarakat adat tinggal dan menggantungkan mata pencaharian mereka di sana. Masyarakat adat rentan karena berada di kawasan dengan potensi bencana yang tinggi sekaligus situasi terbatasnya akses informasi, pengetahuan, maupun penanggulangan bencana terhadap mereka.

Selain menyoroti kerentanan, diskusi pada sesi yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat adat dari NTT, Papua Barat, dan Kalimantan Barat tersebut, juga menekankan pentingnya penerapan dan pengembangan kearifan lokal dalam upaya PRB dan strategi penanggulangan bencana di Indonesia. Pendekatan bahasa juga menjadi penting untuk dipertimbangkan mengingat banyak konsep dan terminologi kebencanaan merupakan adaptasi dari bahasa asing yang sangat sulit dipahami oleh banyak komunitas adat. Maka, proses pengarusutamaan PRB terhadap masyarakat adat, memerlukan pendekatan kultural yang berbasis pada kondisi lokal, baik alam maupun budayanya.

“Kami berharap berbagai upaya terkait bencana bisa diberikan dengan tidak membuat kami (masyarakat adat) harus kehilangan akar atau identitas kami!” tegas salah seorang peserta diskusi.

Persoalan perempuan adat juga menjadi sorotan mengingat perempuan adat sesungguhnya memiliki peran sosial-budaya yang strategis dalam melestarikan kearifan lokal. Tetapi di sisi lain, kelompok perempuan adat kerap masih dinomorduakan dari urusan bencana terkait konteks ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender yang ada.

Anas menyatakan: “Pemerintah harus melibatkan masyarakat adat dalam upaya pengurangan bencana karena menjaga dan mengelola wilayah adat serta sumber daya alamnya secara lestari merupakan kewajiban adat mereka untuk mempertahankan pengetahuan lokal (local knowledge). Peran penting masyarakat adat dalam PRB akan efektif dan berkelanjutan jika hak-hak atas wilayah adat diakui, dipenuhi, dan dilindungi oleh negara.”

Serupa dengan rekomendasi forum masyarakat adat terkait dengan dukungan kerja sama dan akses, begitu pun dengan kelompok media/jurnalis.

“Media itu punya peran penting dan strategis. Selain sebagai sarana pendidikan, juga sebagai peningkatan pemahaman akan isu bencana. Media seharusnya juga menjadi bagian dari early warning system,” ungkap Trinirmalaningrum, praktisi media mewakili Perkumpulan Skala sekaligus sebagai Sekjen Platform Nasional PRB.

Berbagai pihak telah menuntut media untuk ikut berperan aktif dan mengembangkan informasi yang kaya akan pengetahuan terhadap bencana. Banyak media kemudian meresponnya secara positif atas kesadaran pada peran media dan dampak pemberitaan bagi publik secara luas. Cakupan konten publikasi yang bernada eksploitatif pada situasi kerusakan akibat bencana dan paparan korban bencana sudah seharusnya diarahkan pada pemberitaan yang dapat mendorong semangat bersama terhadap upaya penanggulangan bencana dan PRB. Hingga kini, masih terdapat banyak kritik pada kerja-kerja media dalam meliput dan memberitakan kejadian bencana. Namun keinginan media untuk bisa bersinergi perlu segera ditangkap. Para penggiat bencana tidak bisa menampik bahwa para jurnalis juga menghadapi banyak tantangan pada aspek pemahaman dan keterampilan dalam meliput bencana, termasuk faktor keamanan (safety). Di satu sisi, keterlibatan media amat efektif untuk penyebarluasan pemahaman dan mendorong sikap dan perilaku yang berperspektif pada PRB (pengurangan risiko bencana), tetapi di sisi lain, pekerja media membutuhkan dorongan untuk bisa berpartisipasi dalam aktivitas-aktivitas yang berdampak pada peningkatan kapasitas individu jurnalis dalam meliput kejadian bencana.

Selain menekankan pentingnya dukungan bagi media atau jurnalis dalam peningkatan kapasitas terkait kerja-kerja profesionalnya dalam meliput bencana, kawan-kawan jurnalis bersama perwakilan anggota AJI Solo juga membahas mengenai pentingnya penerapan kode etik jurnalistik dan mendorong masyarakat maupun organisasi masyarakat sipil untuk bisa berperan aktif menginisiasi media alternatif, salah satu yang mendapat banyak pengalaman dan pembelajaran sukses, adalah kehadiran radio komunitas.

Baik kelompok masyarakat adat maupun media/jurnalis, memang memiliki pandangan maupun pengalaman yang berbeda dalam hal menghadapi situasi bencana serta terlibat aktif dalam gerakan kebencanaan. Tetapi setidaknya, benang merah yang mengikat dua kelompok ini menjadi serupa ketika kita berbicara tentang peningkatan peran aktif. Keduanya membutuhkan kerja sama dan akses-akses untuk bisa bersinergi. Dari diskusi publik yang menghadirkan dua kelompok yang berbeda itulah, kemudian terjalin suatu inisiatif terhadap peluang bagi masyarakat adat dan media/jurnalis bisa saling bersinergi bersama. Bukan lagi dipandang sebagai kelompok rentan saja, tetapi menjadi mitra strategis bagi penanggulangan bencana dan pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia dengan keunikannya masing-masing.

Partners