1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
FacebookTwitter

Mengurai Kompleksitas Perdagangan Ilegal Satwa Liar

Sosok Samedi tak mungkin untuk tidak diperhitungkan ketika berbicara tentang persoalan PISL di Indonesia. Pada awalnya, kami berencana untuk berbincang banyak dengannya secara langsung untuk meluaskan pandangan tim terhadap kompleksitas PISL. Sayangnya, waktu yang belum tepat, maka kami pun mencoba mewawancarainya melalui korespondensi dengan surat elektronik.

Pada kesempatan ini, jawaban Samedi yang begitu tajam dan komprehensif terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, amat sayang untuk tidak ditampilkan. Maka selain untuk kepentingan pengayaan substansi buku, kami pun menampilkan secara penuh pemaparan Samedi terhadap seluk-beluk PISL. Saat ini, beliau bekerja sebagai Direktur Program TFCA-Sumatera KEHATI. Program TFCA-Sumatera KEHATI atau Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (Aksi Nyata Konservasi Hutan Tropis Sumatera) adalah sebuah skema pengalihan utang untuk lingkungan (debt-for-nature swap) yang dibuat oleh Pemerintah Amerika Serikat dan Pemerintah Indonesia yang ditujukan untuk melestarikan kawasan hutan tropis di Sumatera.

Sejauh ini, menurut Anda, seberapa krisis-kah situasi kita di Indonesia terhadap fenomena atau kasus PISL?

Kondisinya sangat krisis. Indonesia sangat kaya dengan spesies-spesies satwa yang mempunyai nilai tinggi di pasaran (legal maupun pasar gelap). Populasi beberapa spesies seperti harimau, badak, orangutan, dan gajah saat ini telah diambang kepunahan yang disebabkan oleh faktor utamanya PISL (selain kerusakan habitat). Spesies-spesies yang dua dekade lalu masih sangat melimpah seperti burung paruh bengkok (kakatua, nuri, dan lain-lain) saat ini juga menjadi terancam punah. Sementara itu masyarakat di sekitar habitat tetap miskin. PISL saat ini juga telah menjadi kejahatan yang teroganisir (organized crime), sehingga PBB sendiri telah mendeklarasikan PISL sebagai trans-national crime atau kejahatan lintas batas negara. Kejahatan tipe ini oleh beberapa organisasi internasional, seperti CITES dianggap sebagai kejahatan nomor tiga di dunia setelah perdagangan narkoba dan perdagangan senjata, dari segi nilai transaksinya. Indonesia sebagai negara yang kaya keanekaragaman hidupan liar sangat dirugikan dengan fenomena PISL ini karena dapat menurunkan kredibilitas negara dan dianggap tidak bisa menegakan hukum terhadap PISL. Selain, itu terutama bagi spesies-spesies yang belum terancam punah, tetapi perdagangannya dikontrol (di antaranya melalui CITES), perdagangan ilegal sangat merugikan dari sisi ekonomi baik bagi masyarakat sekitar, maupun bagi negara.

Ada begitu banyak motivasi atau akar penyebab tindak kejahatan PISL di Indonesia yang begitu marak. Menurut Anda, apa salah satu hal yang sebetulnya paling krusial untuk harus kita perhatikan dari fenomena ini kaitannya dengan konteks yang khas atau unik di Indonesia?

Selain permasalahan kemiskinan dan pendidikan bagi masyarakat di sekitar habitat, pengamanan spesies di habitatnya menjadi permasalahan serius bagi konservasi spesies di Indonesia. Permasalahan klasik adalah kurangnya petugas yang harus memantau habitat satwa, sementara habitat baik berupa hutan atau lainnya sangat luas. Hal tersebut memicu terjadinya perburuan ilegal, baik di dalam maupun di luar kawasan konservasi di mana hasil buruannya dapat dijual dengan harga yang relatif murah. Sementara itu, kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau menjadi tempat yang sangat strategis bagi perburuan dan penyelundupan satwa liar.

Selain itu banyaknya spesies unik dan langka Indonesia sangat laku di pasaran nasional maupun internasional, sehingga permintaan terhadap spesies Indonesia dari berbagai negara banyak terjadi. Namun karena sebagian dari spesies-spesies itu dilindungi, atau dikendalikan melalui kuota perdagangan, maka permintaan yang besar tersebut dipenuhi melalui spesies ilegal.

Sayangnya, payung hukum dan kebijakan di Indonesia terhadap tindak kejahatan ini amat lemah (terkait sanksi), begitu pun dengan aspek penegakan hukum. Apa tanggapan Anda terhadap situasi ini? Dan apa yang perlu direkomendasikan pada aspek hukum dan kebijakan yang mendorong upaya pengurangan atau penghapusan perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia?

Dasar hukum konservasi hidupan liar didasarkan pada Undang-undang No. 5 tahun 1990 yang saat ini sudah berumur lebih dari 25 tahun. Undang-undang ini sangat baik pada saat itu di mana dengan undang-undang ini Indonesia telah berhasil menyisihkan lebih 20 juta hektar wilayah Indonesia menjadi kawasan konservasi.  Selain itu untuk spesies, undang-undang ini juga cukup kuat pada saat itu untuk melindungi berbagai spesies yang sudah mulai terancam.

Namun dengan berjalannya waktu, undang-undang ini saat ini sudah tidak memadai lagi untuk pelaksanaan perlindungan spesies. Undang-undang ini mengandung kelemahan mendasar di mana status hukum spesies hanya dikategorikan menjadi 2, yaitu dilindungi dan tidak dilindungi. Untuk spesies dilindungi, sebenarnya cukup membuat efek jera dengan ancaman hukuman 5 tahun dan denda Rp 100 juta apabila ditegakan dengan sempurna. Namun bagi spesies tidak dilindungi, undang-undang ini sangat lemah di mana tidak ada aturan apa pun untuk spesies tidak dilindungi. Sementara itu, banyak spesies CITES yang bisa diperdagangkan (Appendix II dan III) masuk dalam kategori tidak dilindungi. Walaupun Peraturan Pemerintah No. 8 tentang Pemanfaatan Satwa Liar, telah mengatur tentang kuota dan aturan perdagangan lainnya, termasuk pengendalian peredarannya, PP tersebut tidak dapat memberikan hukuman kriminal apabila terjadi tindak pidana terhadap spesies tidak dilindungi. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan harus merevisi undang-undangnya dengan mengatur hukuman bagi pelanggaran terhadap spesies, baik dilindungi maupun tidak dilindungi. Hukuman dan denda terhadap spesies dilindungi harus diperberat, sementara bagi yang tidak dilindungi, termasuk yang berasal dari luar negeri, harus diatur dan mendapatkan hukuman yang layak.

Di tingkat pelaksanaan, peraturan perundang-undangan harus dilakukan dengan efektif. Efektivitas pelaksanaan undang-undang di antaranya harus melalui kerja sama penegakan hukum dengan instansi-instansi penegak hukum yang ada. Kerja sama dengan Kepolisian perlu dilakukan untuk mengatasi kejahatan di tingkat domestik, sedangkan kerja sama dengan Bea dan Cukai serta Karantina harus dilakukan untuk mengatasi penyelundupan.      

Berbicara tentang PISL sebagai sebuah fenomena gunung es serta melibatkan mafia (kelompok pemodal) yang bahkan menjangkau lintas negara, menurut Anda siapa saja aktor-aktor yang terkait atau memainkan peran strategis dalam rente ekonomi PISL di Indonesia?

Kemungkinan-kemungkinan rantai perdagangan hidupan liar dapat disederhanakan sebagai berikut:

  1. Legal: Penangkap à Middle man I à Middle man II à Eksportir à Importir
  2. Illegal: Pemburu à Middle Man I (cukong) à Penadah Dalam Negeri à Pembeli Akhir
  3. Illegal: Pemburu à Middle Man I (Cukong)à Middle Man II (Aktor Intelektual) à Penyelundup à Importir (illegal) di LN

Dalam beberapa kasus rantai tersebut dapat lebih panjang atau lebih pendek bergantung pada situasi pengamanan dan kondisi masyarakat, oleh sebab itu penanggulangan wildlife crime harus memperhatikan rantai perdagangan tersebut. Rantai di suatu tempat mungkin berbeda dengan tempat lain untuk spesies tertentu.

Banyak dari kita mungkin kurang memahami efek ekologi dan sosial dari berkurang atau potensi kepunahan satwa. Menurut Anda apa atau situasi terburuk seperti apa yang mungkin dihadapi oleh masyarakat ketika sebuah ekosistem terganggu atau sebuah jenis satwa punah? Terutama mengingat masyarakat di dalam atau sekitar hutan yang menggantungkan sumber-sumber penghidupan dari pelestarian alam?

Banyak di antara spesies-spesies yang diburu dan diperdagangkan, baik legal maupun ilegal, merupakan satwa-satwa kunci pengendali ekosistem. Sebagai contoh, orangutan merupakan satwa kunci untuk menyebarkan biji. Demikian juga burung-burung yang membantu penyebaran biji atau juga mengendalikan serangga-serangga penyerbuk. Harimau yang merupakan top predator memegang peranan penting untuk mengendalikan herbivora. Dan seterusnya, setiap spesies memegang peranan di dalam rantai makanan.

Pada akhirnya Agama mengajarkan bahwa Tuhan tidak menciptakan satu makhluk pun tanpa ada tujuan dan gunanya. Jadi, sebagai makhluk Tuhan, tidak ada poin mengapa kita melakukan “pemusnahan” makhluk Tuhan.

Terakhir, menurut Anda hal-hal apa saja yang perlu untuk dilakukan ke depannya dalam mengurangi atau menghapuskan PISL di Indonesia? Seberapa mungkin hal ini sebetulnya amat bisa dilakukan, namun menghadapi beraga tantangan?  

  1. Revisi undang-undang untuk memberikan aturan yang memadahi bagi konservasi spesies, baik yang telah terancam punah maupun yang belum terancam punah, sehingga pemanfaatannya bisa dikontrol.
  2. Konsistensi penegakan peraturan dan perundang-undangan oleh semua pihak yang kompeten, di antaranya kerja sama antara penegak hukum yang terkait. Dalam hal ini diperlukan adanya suatu jaringan antar institusi penegak hukum: Polhut, Polisi, Bea Cukai, Kejaksaan, dan Karantina. Selain itu wildlife crime perlu ditangani dengan mengaplikasikan berbagai undang-undang, termasuk undang-undang konservasi, undang-undang kepabeanan, undang-undang pencucian uang, undang-undang anti-korupsi dan undang-undang lain yang terkait. Dalam kaitan itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas penegak hukum, baik dari segi aturan maupun segi konservasi spesies (termasuk pengenalan terhadap spesies-spesies yang harus dilindungi, bagaimana penanganannya dan sebagainya). Kecuali itu, penggunaan teknologi seperti biologi molekuler (termasuk analisis DNA) untuk keperluan FORENSIK, mutlak perlu dilakukan.
  3. Linking antara konservasi dan peningkatan penghidupan (livelihood) masyarakat lokal melalui peningkatan penghasilan dan sosial ekonomi masyarakat yang berdampak langsung pada konservasi spesies. Sulit untuk bicara tentang konservasi tanpa melibatkan masalah masyarakat yang menjadi salah satu “driver” dari kejahatan hidupan liar. Apabila masyarakat mendapat keuntungan dari tindakan konservasi, maka mereka dengan sukarela akan melakukan tindakan konservasi, karena dengan tindakan itu penghidupan mereka akan terus berkelanjutan (sustainable).
  4. Penyadartahuan tentang pentingnya konservasi kepada masyarakat luas, termasuk politisi dan golongan ekonomi kuat yang berpotensi sebagai bagian dari masalah wildlife crime.
  5. Yang tidak kalah pentingnya, adalah bahwa penanggulangan wildlife crime harus masuk ke dalam prioritas pemerintah dan harus masuk dalam RPJM Pemerintah (termasuk linking dengan Nawa Cita Presiden Jokowi), sehingga program penanggulangan wildlife crime akan didanai melalui APBN.  

Hal-hal tersebut sangat mungkin dilakukan, terutama apabila didukung oleh kemauan politik yang kuat, sehingga Pemerintah (dan DPR) juga menganggap bahwa hal ini sudah menjadi krisis nasional. Penanggulangan wildlife crime tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemerintah saja, seperti KLHK, tetapi juga seluruh aparat dan masyarakat.

Sumber Foto: Dokumentasi Pribadi Narasumber

Partners