1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
FacebookTwitter

Bencana dan Kearifan Masyarakat Adat Mentawai

Turut ikut bersama dengan Skala, adalah Andri Febrian (staf Bidang Pemberdayaan dan Pelayanan Masyarakat Adat AMAN) dan Raditya Nugi (redaksi DisasterChannel.co). Perjalanan menuju Mentawai kami lalui dari Pelabuhan Muara Padang di Kota Padang pagi-pagi sekali dengan kapal cepat menuju Tuapeijat. Sesampainya di ibukota Kabupaten Kepulauan Mentawai tersebut, kami bertemu dengan kawan-kawan pemuda adat yang langsung mengajak kami ke Uma AMAN Mentawai di Mapaddegat. Uma dalam bahasa setempat bermakna rumah. Di sanalah kami kemudian berjumpa dengan Bang Rapot (Ketua Pengurus Daerah AMAN Mentawai) dan kawan-kawan AMAN maupun BPAN (Barisan Pemuda Adat Nusantara) - organisasi sayap AMAN yang beranggotakan pemuda adat.

“Selamat datang di Bumi Sikkerei!” ucap Bang Rapot kepada kami.

Mentawai & Potensi Risiko Bencana

Kabupaten Kepulauan Mentawai secara administratif terbentuk sejak tahun 1999 dan terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kepulauan ini terdiri dari 4 pulau utama, yaitu Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Luas total kabupaten ini mencapai lebih dari 6 ribu km2 dengan populasi sekitar 68 ribu jiwa. Secara geografis, Mentawai berjarak sekitar 150 km dari lepas pantai Sumatera dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia. Kepulauan ini merupakan gugusan pulau yang tak lain adalah puncak-puncak dari punggung pegunungan di bawah laut.

Pada 25 Oktober 2010 lalu, gempa bumi terjadi di lepas pantai Sumatera dengan kekuatan 7,2 SR. Gempa tersebut tercatat berpusat di Mentawai dengan kedalaman 10 km dan diperkirakan terjadi dengan kekuatan yang kemudian direvisi menjadi 7,7 SR menurut United States Geological Survey. Tak lama setelah gempa terjadi, peringatan tsunami tiba, namun dicabut kembali. Tetapi ketika peringatan dicabut, tsunami setinggi 3-10 meter melanda sebagian Kepulauan Mentawai. Menurut data yang berhasil dihimpun, gempa dan tsunami telah menghancurkan 77 desa, 286 orang tewas, dan 252 orang hilang. Hingga saat ini, data terkait kerusakan dan korban bencana masih simpang siur. Informasi terbaru dari Puailiggoubat (Nov. 2015) - tabloid alternatif dwimingguan di Mentawai - mencatat terdapat 2.072 keluarga korban tsunami di Pagai Utara, Pagai Selatan, Sikakap, dan Sipora yang baru mendapat hunian layak. Pendokumentasian dan pelaporan data kebencanaan di Mentawai yang terkendala menyebabkan bantuan bagi korban mengalami keterlambatan, bahkan hingga lima tahun lamanya. BPBD Provinsi Sumbar mengeluarkan rilis bahwa korban meninggal dunia di Mentawai mencapai 428 orang dengan kerugian yang ditaksir oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 46,36 miliar.

Peristiwa gempa bumi dalam skala kecil dan sedang yang sering melanda Mentawai telah menjadi bagian dari masyarakat Mentawai. Namun potensi bencana gempa bumi dan tsunami besar di kawasan Mentawai dan sekitarnya diprediksi akan terjadi. Para ahli menyebutnya dengan fenomena Megathrust yang merupakan akibat dari benturan Lempeng Indo-Australia di bawah Lempeng Sunda (Eurosia) yang terus bergerak dan menekan dengan kecepatan rata-rata 5,7 cm per tahun.

Tantangan Menghadapi Bencana

Selama di Mentawai, tim Skala dan AMAN melakukan peningkatan kapasitas kepada pemuda adat, termasuk perempuan, terkait kebencanaan. Sebanyak 30 peserta yang mewakili berbagai komunitas hadir. Mereka berasal dari komunitas adat di Sipora, antara lain Goiso’ Oinan, Rokot, Matobe’, Saureinu’, Sioban, dan Malakopa. Tim memberikan pemaparan terkait bencana, mulai dari pemahaman konsep bencana, jenis bencana, hingga pentingnya peta yang memadukan wilayah adat dan risiko bencana. Hampir sebagian besar mereka mengaku baru pertama kali mendapatkan pemahaman tentang bencana.

Selain menyimak pemaparan dan berdiskusi, para peserta workshop juga diajak untuk berlatih melakukan analisa sederhana tentang topik-topik terkait bencana, yaitu membuat periode waktu sejarah bencana (hazard timeline), menuliskan potensi dan ancaman bencana, serta mendata kearifan masyarakat adat Mentawai terkait kebencanaan.

Masyarakat adat mengaku menghadapi banyak tantangan dalam mengelola bencana. Selain bertumpu pada persoalan belum diakuinya hak-hak masyarakat adat yang berdampak pada masalah tenurial, persoalan yang dominan adalah kaitannya dengan relokasi. Pada awalnya, konflik terkait relokasi masyarakat adat Mentawai yang tinggal di hutan dan sekitar sungai terjadi di masa Orde Baru di mana mereka dibuatkan desa-desa dan dipisahkan dari ladang dan hutan adat yang kini sebagian telah menjadi kawasan konservasi (taman nasional), hak pengusahaan hutan (HPH), hutan tanaman produksi, dan lainnya. Masyarakat adat juga menghadapi beragam kendala kaitannya dengan keterbatasan infrastruktur dan akses-akses yang menghambat proses kesiapsiagaan dan penanganan kondisi darurat. Sementara peningkatan kapasitas pun masih begitu minim.

Kearifan Masyarakat Adat Mentawai

Meski berkehidupan dengan banyak tantangan dalam mengelola bencana dan keterbatasan pembangunan, namun bukan berarti masyarakat adat Mentawai tidak memiliki pengetahuan yang unik terkait kebencanaan. Ada beragam kerarifan yang bisa digali dan perlu dikembangkan lebih lanjut sebagai bentuk kekhasan masyarakat adat dalam mengelola bencana yang berbasis pada kearifan dan tata kelola SDA yang berkelanjutan.

Kami berdiskusi tentang uma yang ternyata memiliki struktur yang ramah bencana. Rumah panggung dengan material alam bernama uma dengan pondasi berupa kayu utuh yang ditanam dua meter di bawah tanah memiliki fleksibilitas yang tinggi terhadap gempa. Mereka yang pernah tinggal di uma mengaku tak khawatir pada gempa karena umumnya rumah-rumah hanya akan miring dan bisa diluruskan kembali secara bergotong royong. Dalam mengelola ladang, masyarakat adat menerapkan serangkaian ritual dalam membuka ladang, menanam, hingga memanen hasil yang dipimpin oleh tokoh spiritual (rimata).

Masyarakat adat di Mentawai percaya bahwa setiap tempat dan benda memiliki “penghuni” yang perlu dijaga dan dihormati, antara lain di hutan ada taikaleleu, sehinggatidak boleh menebang pohon sembarangan; di laut ada taikabagat, sehingga tidak merusak terumbu karang dan selalu permisi menangkap ikan; di sungai ada taikabagat oinan di mana masyarakat dilarang membuang kotoran di sungai.

Kegiatan workshop berjalan lancar melalui kerja sama yang baik dengan PD AMAN Mentawai. Hasil kegiatan sekaligus menjadi bentuk asesmen awal bagaimana kerja-kerja terkait kebencanaan sebaiknya dilakukan terhadap masyarakat adat di Indonesia.

Dalam wawancara usai kegiatan, Dwi Sartika dari komunitas Matobe’ mengaku bahwa masyarakat ada yang sudah paham dan belum paham soal bencana. “Bencana dulu jarang terjadi. Sekali pun terjadi tidak menyebabkan kerusakan dan kematian.... Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat adat Mentawai karena kita jadi tahu apa yang harus dilakukan ketika bencana terjadi. Pada awalnya saya sama sekali belum mengetahui apa itu bencana, gejala bencana, dan apa yang harus dilakukan.”

Partners