1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer
FacebookTwitter

Komunike Masyarakat Sipil Indonesia Mengenai Konferensi Dunia Pengurangan Risiko Bencana Ketiga di Sendai

1) Kami, perwakilan organisasi-organisasi masyarakat sipil Indonesia yang bergerak dalam berbagai aksi-aksi kemanusiaan, melalui komunike ini, bermaksud menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam rangka menyambut perhelatan akbar; 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction yang akan diselenggarakan di kota Sendai, Miyagi Prefecture, Jepang pada 14-18 Maret 2015; yang kami serap dari berbagai pengalaman empiris bekerja bersama membangun ketangguhan masyarakat lokal dan yang berada di garis depan.

2) Kami menyambut penyelenggaraan¬†3rd World Conference on Disaster Risk Reduction 2015¬†sebagai langkah maju dalam mewujudkan visi bersama, membangun ‚Äúresilient people‚ÄĚ sebagai prasyarat mutlak dalam menciptakan ‚Äúresilient planet‚ÄĚ. Konferensi kali ini bertepatan dengan peringatan empat tahun Gempa dan Tsunami Jepang Timur¬†sebagai¬†salah-satu¬†wake-up call¬†bagi masyarakat dunia untuk senantiasa bersiap dan bersiaga menghadapi ancaman yang maha dahsyat, yang tidak hanya menyebabkan kerusakan harta benda, melainkan juga mampu menghilangkan ratusan ribu jiwa, yang sekali-kali akan terjadi pada saat-saat yang tidak pernah terduga.

3) Kami memandang, the 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction 2015 diselenggarakan bertepatan dengan berakhirnya era Millennium Development Goals 2000-2015 dan lahirnya kerangka global pembangunan berkelanjutan pasca 2015, maka konferensi yang diselenggarakan kali ini hendaknya melahirkan kontribusi-kontribusi yang positif terhadap penguatan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai fondasi tercapainya pengurangan risiko bencana dan pencegahan atas lahirnya risiko-risiko baru sebagai bentuk tanggungjawab kemanusiaan kita terhadap kepentingan dan martabat dari generasi yang akan datang.

4) Kami mendesak, the 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction 2015 untuk turut memberikan jawaban konkret terhadap masalah pemanasan global dan berbagai dampaknya, dengan turut mendesak untuk adanya target pengurangan emisi gas rumah kaca yang ambisius sertamendorong adanya upaya terkoordinasi secara global terhadap peningkatan kapasitas masyarakat yang berada di negara-negara miskin, berkembang, dan kepulauan kecilguna meningkatkan dan mengembangkan kemampuan adaptasi dalam menghadapi berbagai implikasi akibat perubahan iklim.

5) Kami juga mendesak the 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction 2015 guna memberikan tekanan terhadap pentingnya melaksanakan kegiatan-kegiatan ekonomi yang lebih sensitif terhadap risiko dengan cara mendorong dihentikannya berbagai praktik-praktik buruk pengelolaan ekonomi berbasis sumberdaya alam yang tidak memperhatikan keseimbangan ekologis dan berpotensi melahirkan risiko-risiko baru di masa yang akan datang.

6) The 3rd World Conference on Disaster Risk Reduction 2015 secara khusus ditujukan untuk melahirkan kerangka kerja pengurangan risiko bencana pasca 2015 sebagai pengganti piranti baru untuk mengelola capaian-capaian yang telah diraih selama periode Kerangka Aksi Hyogo 2005-2015 sekaligus mengantisipasi perkembangan ancaman-ancaman bencana dan masalah-masalah kemanusiaan pada aras yang sejalan dengan kerangka global mengenai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan. Dengan belajar dari pengalaman HFA 2005-2015, keberhasilan komitmen global dalam mewujudkan ketangguhan planet akan sangat bergantung terhadap prasyarat-prasyarat di bawah ini:

  1. Dilaksanakannya prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, yakni kerangka pembangunan yang menekankan keseimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan serta yang menjamin hak generasi yang akan datang untuk menikmati segala jenis sumberdaya sebagaimana yang kita nikmati saat ini. Penegakkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan adalah prasyarat untuk adanya pengurangan secara signifikan faktor-faktor risiko mendasar, baik dari segi bahaya maupun kerentanan, khususnya terhadap risiko-risiko ‚Äúinvisible‚ÄĚ sebagai akibat dari bencana-bencana skala-kecil yang berlangsung secara perlahan (slow onset), dan lebih banyak terjadi in urban setting.
  2. Adanya upaya yang sistematis dan terarah dalam rangka mengasah kemampuan masyarakat lokal dalam mengelola berbagai risiko-risiko bencana yang dihadapi berdasarkan kapasitas dan sumberdaya yang dimiliki. Investasi pada penguatan kapasitas, pelembagaan budaya keselamatan, dan kesiapsiagaan menuju respon yang efektif perlu ditingkatkan. Pemerintah dan berbagai stakeholder penanggulangan bencana tidak hanya ditantang untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana-bencana yang pernah atau kerap terjadi, tetapi juga dituntut untuk mengasah kemampuan masyarakat dalam mengantisipasi munculnya risiko-risiko baru sebagai akibat dari berbagai bentuk kegagalan pembangunan, seperti ancaman akibat kegagalan teknologi.
  3. Tata-kelola risiko bencana yang akuntabel adalah faktor yang turut menentukan penentu terhadap daya lenting komunitas yang terpapar oleh sebuah ancaman bencana. Akuntabilitas dalam hal ini tidak hanya terkait dengan transparansi pengelolaan sumber-daya keuangan, melainkan terkait kepada seberapa dalam sebuah institusi, baik pemerinta maupun non-pemerintah dalam menjalankan misi sesuai dengan mandat yang embannya, seberapa jauh institusi-institusi tersebut melibatkan kelompok-kelompok masyarakat penerima manfaat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan-keputusan strategis yang terkait dengan pengalokasian sumberdaya yang menentukan arah masa depannya, dan seberapa besar ruang yang disediakan untuk menampung dan mengelola feedback dari masyarakat. Selama ini, akuntabilitas dalam tata-kelola risiko bencana dilaksanakan dengan prinsip kesukarelaan, yang mana telah berhasil menarik banyak pihak untuk terlibat aktif mengusung prinsip-prinsip akuntabilitas dalam berbagai kerja-kerja kemanusiaan. Akan tetapi, dengan prinsip sukarela, maka tidak akan ada mekanismereward and punishment atau insentif-disinsentif yang tegas untuk menjamin seluruh kerja kemanusiaan dilaksanakan secara akuntabel. Kami tidak meminta untuk mengubah prinsip sukarela menjadi mandatory, melainkan menuntut leadership pemerintah dalam menjalankan prinsip-prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaan tata-kelola risiko bencana sebagai dorongan positif bagi seluruh aktor dan stakeholder penanggulangan bencana.
  4. Pengurangan risiko bencana adalah bagian dari program pembangunan global yang tidak akan terselenggara dengan baik tanpa adanya kemitraan dan kerjasama yang saling-menguntungkan pada tingkat global maupun regional. Dengan mengambil inspirasi dari prinsip do-no-harm dan deklarasi Paris tentang Aid Effectiveness, kemitraan dalam berbagai program pengurangan risiko bencana tidak menciptakan ketergantungan baru, malah harusnya menghilangkan ketergantungan. Kemitraan harus dibangun atas-dasar kesadaran akan adanya saling-hubungan dan ketergantungan antar-negara sekaligus pengakuan atas adanya dampak risiko bencana yang lintas batas (transboundaries), kedaulatan masing-masing pihak, serta keinginan bersama untuk membangun planet yang tangguh (resilient planet).

7) Kami berkomitmen untuk terlibat aktif dalam implementasi berbagai kesepakatan yang diraih melalui 3rd WCDRR Sendai, khususnya Kerangka Aksi Pengurangan Risiko Bencana pasca 2015 (HFA2) yang menjadi salah-satu dokumen keluaran (outcome document) yang strategis, sebagai upaya kami dalam membangun visi bersama: resilient people, resilient planet. 

Jakarta, Maret 2015

Masyarakat Sipil Indonesia dalam Pengurangan Risiko Bencana

Partners